Peninjauan Kembali RTRW Kab. Basel, TIM SAPPK ITB : Direkomendasikan Untuk Dilakukan Revisi

Toboali - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan (PUPRHUB) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyelenggarakan kegiatan Paparan Akhir Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Basel 2014-2034, Kamis (07/11/2019) di Hotel Grand Marina Toboali.

Dalam sambutannya, Bupati Basel Drs. H. Justiar Noer, S.T, M.M, M.Si melalui Pj. Sekretaris Daerah Kab. Basel yang juga sekaligus Kepala Dinas PUPRHUB Achmad Ansyori, SH, M. Si mengatakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Basel tahun 2014-2034 sudah berjalan selama lima tahun. Dikatakan dia, selama kurun waktu tersebut banyak program pembangunan yang telah dilakukan.

Pembangunan tersebut, lanjut dia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari penggunaan dan pemanfaatan alokasi ruang yang ada di Kab. Basel. Berdasarkan undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 Ayat (2), mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang melakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dijelaskannya pula, pada pertemuan kali ini, adanya paparan hasil kajian tim ahli dari sekolah arsitektur, perencanaan, pengembangan kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang selama lima bulan terakhir ini mengkaji RTRW Kab. Basel.

"Kajian yang telah dilakukan ini, akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ruang di Basel ke depannya. Terlebih, bila ternyata berdasarkan evaluasi ditemukan bahwa pembangunan kita selama lima tahun ke belakang tidak sesuai dengan RTRW yang kita miliki," terang dia.

"Bisa saja berarti aturan RTRW Kab. Basel tahun 2014-2.34 belum cukup akomodatif sehingga perlu dilakukan penyesuian, revisi atau bahkan pencabutan aturan," imbuhnya.

Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh  Tim SAPPK ITB bahwa Penilaian akhir PK RTRW Bangka Selatan 2014-2034 adalah 62,73, sehingga perlu dilakukan revisi. Kemudian, penilaian perubahan materi sebesar 41,72% sehingga dinyatakan perlu pencabutan Peraturan Daerah. Rekomendasi revisi adalah perlu mengakomodir rencana jembatan yang akan menghubungkan Pulau Bangka dan Pulau Sumatera kedalam struktur ruang kabupaten, dan banyak program pembangunan yang belum terlaksana, namun di sisi lain terdapat pelaksanaan pembangunan yang tidak masuk kedalam perencanaan, sehingga perlu diakomodir didalam revisi RTRW.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Pokja Perencanaan Tata Ruang, Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Anggota Sekretariat, Tim Tenaga Ahli dan Asisten ITB, tim Teknis Universitas UBB.(*edokfo)

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Edo Lebiro | Geger Agung Satria
Fotografer: 
Humpro Basel
Editor: 
Edo Lebiro | Abubakar
Bidang Informasi: 
Kominfo