Pemkab Basel Minta KPK Awasi Kinerja OPD

Toboali - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi mengawal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada didaerah agar praktik KKN bisa dihindari dan dicegah.

"Kami harap rekan rekan dari KPK dapat mengawasi dan mendidik kami sehingga kami dapat menghindari tindakan yang dilarang negara terutama korupsi," Kata Waki Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid usai kegiatan monev bersama tim KPK di Toboali, Rabu (31/10/2018)

Ia mengatakan OPD yang ada dikungkungan Pemkab Bangka Selatan harus berperan aktif untuk meningkatkan kinerjanya, karena total kemajuan penyelesaian rencana aksi baru sekitar 47,32 persen yang dimana seharusnya pada bulan ini sudah mencapai 75 persen. 

Oleh karena itu, seluruh OPD dapat menyelesaikan dan meningkatkan prsentase tersebut. Dari 14 OPD yang terkait rencana aplikasi ini ada beberapa yang kekurangan data pendukung target pada bulan Maret, Juni dan September.

Adapun Aspek kekurangan data yang  disiapkan oleh OPD sudah jelas, yakni perencanaan dan penganggaran keuangan, pelayanan perizinan satu pintu, penerapan tunjangan perbaikan penghasilan dan tata kelola keuangan desa serta pengembangan teknologi dan komunikasi. 

"Saya minta sekda harus memantau para OPD ini dengan keras, agar target tersebut cepat terselesaikan, karena tanpa data pendudukung kita akan susah dan aplikasi ini harus ditunjang dengan berbagai data, sehingga hal hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," katanya. 

Ia menghimbau seluruh OPD atau unit kerja yang ada di lingkungan Pemkab Bangka Selatan untuk segera membuat nota dinas terkait kendala yang menyelesaikan target yang menjadi tugasnya. 

"Buat segera nota dinas terkait kendala dalam mencapai target, langkah ini merupakan tindak lanjut dari presentasi yang disampaikan," katanya (TIM PPID) 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Tim PPID
Fotografer: 
TIM PPID
Editor: 
Edo Lebiro | Neneng Nurlela
Bidang Informasi: 
Kominfo