Justiar : Diperlukan Keterlibatan Seluruh Sumber Daya, Guna Tercapainya Tujuan Reforma Agraria

Toboali - Bupati Bangka Selatan (Basel) Drs. H. Justiar Noer, S.T, M.M, M.Si menghadiri Acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019, di Ruang Pertemuan Bappeda, Selasa (02/07/2019).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pembahasan masalah evaluasi penyelenggaraan Reforma Agraria tahun 2018 dan Aksi tahun 2019. Selain itu, guna mewujudkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel dengan Kantor Pertanahan Kab. Basel dalam rangka percepatan program aset pemerintah Kab. Basel berupa tanah, penanganan masalah pertanahan, penyempurnaan sistem pelayanan pajak BPHTB, pengaplikasian informasi zona nilai tanah dan dukungan program strategis nasional dibidang pertanahan (legalisasi aset). Adapun tujuan lainnya yaitu pelaksanaan pengendalian tanah dan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bupati Basel Drs. H. Justiar Noer, S.T, M.M, M.Si dalam kesempatan tersebut mengatakan Reforma Agraria yang digagas dan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kanan dan kedaulatan pangan, menangani dan menyelesaikan konflik Agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada Sumber ekonomi dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Lebih jauh, Justiar mengatakan reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, imbuh dia, diperlukan keterlibatan seluruh sumber daya secara optimal, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma Agraria, yaitu terselenggaranya aset reform disertai dengan akses reform. Dijelaskannya pula, ada 5 (lima) kegiatan utama dalam pelaksanaan program reforma Agraria.

"Pertama, penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik Agraria, kedua, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma Agraria, dan ketiga, kepastian hukum dan legalisasi aset atas tanah objek reforma Agraria, serta keempat, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi objek reforma Agraria, dan terkhir yakni, kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah," ungkap dia.

Dilanjutkan dia, salah satu implementasi kegiatan pada butir ke-5 tentang kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah yaitu dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria di Kab. Basel Tahun 2019. Mengingat Pentingnya kegiatan Reforma Agraria yang dilakukan di Kab. Basel Tahun 2019, menurutnya, maka dipandang perlu untuk melakukan koordinasi antar instansi atau institusi atau lembaga atau stakeholder yang terkait. "Kegiatan gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Bangka Selatan ini diharapkan mempunyai dampak yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat," pungkas dia. (*edokfo)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Edo Lebiro
Fotografer: 
Humpro Basel
Editor: 
Rustam
Bidang Informasi: 
Kominfo