DPRD Basel Gelar Rapat Paripurna Bahas Tiga Raperda

Toboali - DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Junjung Besaoh DPRD, Sabtu (22/9/2018). Rapat tersebut digelar guna mengambil keputusan terhadap Raperda Kabupaten Basel tentang Desa Wisata, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Basel Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta APBD perubahan Tahun Anggaran 2018. Paripurna dihadiri Bupati Basel H Justiar Noer, Ketua DPRD Basel H. Sipioni H. Sarian dan Wakil Ketua DPRD 1 Anshori Norman, beserta Anggota DPRD Basel, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, dan Camat se Kabupaten Bangka Selatan.

Bupati Bangka Selatan menjelaskan, Rancangan Perda tentang desa wisata dibutuhkan untuk memberikan motivasi dan kesadaran kepada masyarakat desa wisata guna mengembangkan potensi desanya sehingga perekonomian masyarakat desa bisa meningkat. "Saya atas nama Pemkab Basel memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD Kabupaten Basel mengenai rancangan Perda tentang Desa Wisata," ucap Justiar. 

Ia melanjutkan, postur APBN Tahun Anggaran 2018 diprediksikan cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang lebih besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, defisit lebih kecil dari yang direncanakan, meskipun tidak ada perubahan terhadap APBD tahun 2018, pihak Eksekutif dan Legislatif tetap selektif dalam melakukan pembahasan dengan merasionalkan terhadap program atau kegiatan yang sangat prioritas dan mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengurangi target capaian yang telah ditetapkan. 

"Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih ketat mengendalikan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya khususnya anggaran yang bersifat konsumtif agar diefesienkan. Langkah tersebut diharapkan agar terciptanya proporsionalitas alokasi belanja insfrastruktur dasar lebih besar dibandingkan dengan belanja konsumtif," harap dia. 

Maka, lanjutnya, perubahan APBD ini lebih difokuskan pada program-program prioritas sehingga terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. (*erokfo) 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Edo Lebiro
Fotografer: 
Humpro Basel
Editor: 
Edo Lebiro
Bidang Informasi: 
Kominfo