Basel Zona Hijau Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Toboali - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau, ini berdasarkan Koordinasi dan Tindaklanjut atas Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Selasa (22/01/2019) di Balai Daerah Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Basel.

Bupati Basel Drs. H. Justiar Noer, ST, MM, M.Si dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI atas jadi sampel evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik terhadap 56 produk layanan yang ada pada 5 dinas dengan hasil predikat kepatuhan tinggi dengan nilai 93,43 dan masuk zona hijau.

Standar Pelayanan (SP) merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan acuan penilaian kulaitas pelayanan, sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Justiar mengatakan, standar pelayanan yang berkualitas merupakan jaminan dan adanya kepastian penyelenggara pelayanan sehingga masyarakat merasa percaya, puas, senang dan terkesan atas pelayanan yang diterima, atau sebaliknya bila tidak memiliki standar pelayanan yang memadai maka dampaknya terhadap masyarakat adalah tidak percaya, tidak puas, kecewa dan tersakiti setelah menerima pelayanan.

"Untuk mewujudkan pelayanan berkualitas tersebut, maka menjadi keharusan setiap produk layanan memiliki standar pelayanan yang memadai sesuai ketentuan berlaku," ucap dia.

Lebih jauh ia mengatakan, kebijakan pemerintah daerah Kab. Basel sangat peduli dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut tertuang pada salah satu misi "Mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Government)".

Karena itu, papar dia, bahwa pihaknya (Pemkab) telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik, Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan serta hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2017 bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kepulauan Bangka Belitung dalam skala 1-4 adalah 3,46.

Dihadiri anggota tim Kajian Kepatuhan Ombudsman RI sekaligus Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman Ri Aleksander Kaisar Hebring, SH didampingi staf Indah Lestari. Wakil Ketua DPRD Basel Samsul Bahri, Kajari Basel Safrianto Zuriat Putra SH, MH, Kapolres Basel AKBP Aris Sulistyono SH, MH, Plh. Sekda Basel Agus Pratomo, SE, MM dan tamu undangan lainnya. Acara dilanjutkan dengan penyerahan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2018 oleh Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung kepada Pemkab Basel. (*edokfo)

 

 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Edo Lebiro
Fotografer: 
Humpro Basel
Editor: 
Edo Lebiro
Bidang Informasi: 
Kominfo