Basel Lolos Zona Hijau Standar Pelayanan Publik

Toboali - Kabupaten Bangka Selatan meraih zona hijau kepatuhan pelayanan publik tahun 2018. Hasil penilaian Ombudsman RI memberikan skor 93.43 kepada Basel dan berada di urutan 16 dari 42 Kabupaten di Indonesia. Sementara untuk skor tertinggi diraih Kabupaten Ciamis 99.96.

Dalam laporan penilaian Ombudsman RI dua kabupaten lainnya di Provinsi Bangka Belitung, yakni Kabupaten Bangka Barat dan Belitung tidak masuk dalam zona hijau pelayanan publik 2018. Sebelumnya Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung menetapkan selain Pemkab Bangka Selatan, tahun 2018 dua pemkab lainnya yakni Bangka Barat dan Belitung dijadikan sample penilaian secara nasional terhadap kepatuhan pemenuhan standar layanan publik.

Pada tahun 2017 tiga kabupaten ini masuk dalam zona kuning. Sedangkan untuk Pemda lain di Babel, yakni Pemkab Bangka Tengah (2016), Pemkab Bangka (2017), Pemkab Belitung Timur (2017), Pemkot Pangkalpinang (2017) dan Pemprov Bangka Belitung (2016) sudah memperoleh zona hijau atau kepatuhan tinggi terhadap pemenuhan standar pelayanan publiknya secara nasional dan masing-masing telah menerima penghargaan di Jakarta.

"Diharapkan pemenuhan standar pelayanan publik tahun 2018 ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam jala pelayanan. Oleh sebab itu a para OPD/SKP ataupun OPP terus melakukan pemenuhan standar pelayanan publiknya," kata Justiar Noer Bupati Bangka Selatan, Senin (16/12/2018).

Ombudsman RI tahun ini kembali menyerahkan predikat Survei Kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Dalam keterangan tertulis dari Ombudsman, disebutkan, survei yang dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten ini diharapkan menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala, survei kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 ini merupakan acuan utama bagi instansi penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Dalam keterangan tertulis dari Ombudsman, disebutkan, survei yang dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten ini diharapkan menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala, survei kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 ini merupakan acuan utama bagi instansi penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menambahkan kegiatan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional. Standar pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara layanan sebagai bentuk pemenuhan asas transparasi dan akuntabilitas.

"Pengabaian standar pelayanan publik mendoring terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan koruptif. Dalam jangka panjang mengakibatkan penurunan kredibilitas Pemerintah,” papar Adrianus dalam siaran persnya.

Pendekatan penilaian kepatuhan di tahun 2018 ini tidak lagi menilai entitas penyelenggara pelayanan publik yang sudah masuk dalam zona hijau di tahun 2017. Dengan demikian, penilaian dilakukan pada instansi-instansi yang masih berada pada kategori kepatuhan sedang dan rendah di tahun 2017 serta ditambah dengan sejumlah daerah dimana pemerintah daerahnya belum pernah disurvei pada tahun-tahun sebelumnya. (TIM PPID)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Tim PPID
Fotografer: 
TIM PPID
Editor: 
Edo Lebiro | Neneng Nurlela
Bidang Informasi: 
Kominfo